you're reading...
Uncategorized

Fatwa

RahbarSecara bahasa (Indonesia) fatwa berarti petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum. Dalam Ensiklopedi Islam, fatwa dapat didefinisikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat.
Disebutkan dalam Ensiklopedi Islam bahwa si peminta fatwa baik perorangan, lembaga maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi fatwa atau hukum yang diberikan kepadanya.

Hal itu, disebabkan fatwa seorang mufti atau ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa ulama lain di tempat yang sama.

Tindakan memberi fatwa disebut futya atau ifta, suatu istilah yang merujuk pada profesi pemberi nasihat. Orang yang memberi fatwa disebut mufti atau ulama, sedangkan yang meminta fatwa disebut mustafti. Peminta fatwa bisa perseorangan, lembaga ataupun siapa saja yang membutuhkannya.

Futya pada dasarnya adalah profesi independen, namun di banyak negara Muslim menjadi terkait dengan otoritas kenegaraan dalam berbagai cara. Dalam sejarah Islam, dari abad pertama hingga ketujuh Hijriyah, negaralah yang mengangkat ulama bermutu sebagai mufti. Namun, pada masa-masa selanjutnya, pos-pos resmi futya diciptakan, sehingga mufti menjadi jabatan kenegaraan yang hierarkis, namun tetap dalam fungsi keagamaan.

Untuk dapat melaksanakan profesi futya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, beragama Islam. Kedua, memiliki integritas pribadi (‘adil), ketiga ahli ijtihad (mujtahid) atau memiliki sesanggupan untuk memecahkan masalah melalui penalaran pribadi. Berbeda dengan seorang hakim, seorang mufti bisa saja wanita, orang buta, atau orang bisu, kecuali untuk jabatan kenegaraan.

Keperluan terhadap fatwa sudah terasa sejak awal perkembangan Islam. Dengan meningkatnya jumlah pemeluk Islam, maka setiap persoalan yang muncul memerlukan jawaban. Untuk menjawab persoalan tersebut diperlukan bantuan dari orang-orang yang kompeten di bidang tersebut. Dalam masalah agama, yang berkompeten untuk itu adalah para mufti atau para mujtahid.

Pertama
Fatwa adalah sebuah pandangan seseorang atau beberapa orang yang menjadikan pandangan keagamaan (aliran) sebagai dasar penyimpulan hukum agama. Karenanya, negara yang berdiri diatas semua semua pandangan keagamaan dan menjadikan konsistitusi sebagai pijakan, tidak bisa menjadikan fatwa, yang merupakan pendapat subjektif, sektarian dan bukan bagian dari konstitusi dijadikan sebagai dasar sebuah putusan lembaga yudikatif, yang merupakan salah satu dari elemen negara.

Kedua
Fatwa dalam negara bukanlah produk ijtihad sesuai pandangan keagamaan dan aliran apapun karena tidak dihasilkan melalui proses istinbath dalam usul fikih Sunni maupun Syiah. Dalam konstitusi dan UUD, fatwa adalah produk hukum yurisprudensi yang menjadi wewenang lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan di bawahnya, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang No.4 Tahun 2004 atau yang lebih lama lagi dalam Staatsblad 1847 No. 23, Pasal 22 AB. Dengan demikian, produk hukum apapun yang tidak dikeluarkan oleh lembaga yudikatif tidak memiliki asas, bahkan bisa dianggap sebagai inkonstitusional.

Karenanya, pandangan atau pendapat seseorang maupun perkumpulan yang secara struktural di luar badan negara, tidak berhak menetapkan fatwa atau ketetapan yang berimplikasi terhadap hilangnya hak sipil dan hak konstitusional pihak atau orang yang berbeda pandangan dan keyakinan. Dan karenanya pula, ia tidak bisa dianggap sebagai pelaku penodaan agama. Dan karenanya pula, setiap pandangan dan tindakan yang terkesan mengambila alih fungsi lembaga yudikatif bisa dianggap sebagai tindakan inkonstitusional.Bahkan, bila pandangannya (fatwa) yang dipublikasikan dan dipahami sebagai izin melakukan tindakan main hakim sendiri, maka pemberi fatwa dapat dianggap sebagai penggerak aksi kekerasan dan dianggap sebagai pelaku kejahatan.

Ketiga
Fatwa orang-orang yang mengatasnamakan diri sebagai perkumpulan ulama di Indonesia saat ini pada banyak hal tidak memenuhi kriteria dan persyaratan serta prosedur istinbath dalam ushul fikih Sunni maupun Syiah.

Karenanya, fatwa tidak mengikat siapa pun (non-binding legal opinion) baik secara kenegaraan maupun keagamaan. Selain tidak mengikat, bila pandangan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan konstitusi serta hukum negara, dapat dianggap sebagai perbuatan inkonstitusional dan melawan negara.

Dan karena itu pula pandangan dan penetapan sesat atas sebuah aliran dan penganutnya oleh beberapa ulama yang disebut fatwa tidak layak dijadikan sebagai dasar penetapan dakwaan penodaan agama.

Keempat
MUI sebagai lembaga yang beranggotakan para ulama dari pelbagai ormas dan golongan Sunni tidak berhak untuk mengklaim sebagai perkumpulan seluruh ulama yang merepresentasi umat Islam di Indonesia apalagi mengkriminalisasi mereka yang berbeda dengan mayoritas atas dasar Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965. Karenanya, fatwa MUI Jatim, sebagai cabang dari MUI Pusat, semestinya dianggap sebagai perkumpulan ulama yang sepaham dan sealiran. Karenanya pula, pandangannya yang dianggap sebagai fatwa tidak bermakna apapun (non-binding legal opinion) bagi yang tidak mengakui dan bagi Muslim yang tidak merasa mewakili alirannya.

Kelima
Fatwa, sebagaimana ditetapkan dalam yurisprudensi Islam Sunni dan Syiah, adalah produk ijtihad yang memuat hukum-hukum syariat, antara lain, halal, haram, wajib, makruh, mustahab dan mubah. “Sesat” apalagi yang menghukumi ajaran bukanlah salah satu dari jenis hukum dalam yurisprudensi Islam baik dalam khazanah fikih Sunni maupun Syiah.

Karenanya fatwa hanya berkaitan dengan masalah fikih, maka penetapan “sesat” yang dijadikan dasar penetapan dakwaan penodaan agama tidak layak diperlakukan sebagai fatwa secara keagamaan.

Keenam
Fatwa, sebagaimana ditetapkan dalam yurisprudensi Islam Sunni dan Syiah, adalah produk istinbath tentang perbuatan fisikal, bukan buah pikiran, pandangan dan keyakinan yang bersifat abstrak dan konseptual. Pandangan keagamaan yang diasosiasiakan dengan sebuah aliran tidak akan pernah terjangkau oleh fatwa kapanpun. Penggunaan kata “fatwa” dalam konteks pemberian atribut sesat jelaslah bertentangan dengan ilmu fikih baik dalam Sunni maupun Syiah.

Karena pikiran dan keyakinan berbeda dengan perbuatan, yang secara nicaya tidak berada dalam area fikih, maka penetapan sebuah keyakinan dan penganutnya sebagai sesat tidak layak diperlakukan sebagai fatwa. Dan karenanya pula, penetapan adan penganutnya sebagai pelaku penodaan agama kehilangan pijakan yurisprudensial dalam fikih.

Ketujuh
Fatwa yang dikeluarkan oleh sekelompok orang tentang sesatnya sebuah aliran bertentangan dengan prosedur istinbath, sebagaimana ditetapkan dalam ilmu ushul fikih. Karenanya, secara niscaya, fatwa yang tidak prosedural tersebut tidak layak dijadikan sebagai dasar untuk mendakwa seseorang yang telah dianggap sesat dalam sebuah fatwa, sebagai pelaku “penodaan agama”.

Kedelapan
Fatwa adalah hasil ijtihad.Ijtihad adalah hak para faqih yang diakui sebagai mujtahid oleh sebagian besar masyarakat (jumhur). Sebagaimana ditetapkan dalam pelbagai buku ushul fiqh dan sejarah fikih Sunni, mayoritas ulama Sunni menutup pintu ijtihad terutama ijtihad muthlaq.

Karenanya, fatwa atau pendapat sekelompok orang yang memberikan wewenang ijtihad kepada diri sendiri tidak layak dianggap sebagai fatwa yang dikeluarkan oleh mujtahid yang diakui secara aklamasi, kapabilitas intelektual dan spiritualnya, namun hanya layak diposisikan sebagai pendapat biasa.

Dan karenanya pula, dakwaan “penodaan agama”, yang didasarkan pada fatwa tersebut, atas penganut aliran yang tidak dianut oleh para pemberi fatwa tersebut tidak layak dianggap sebagai dakwaan yang memenuhi kriteria ijtihad.

Penodaan Agama

Pertama
Sedikitnya ada dua pola relasi makna, menurut epistemologi, yaitu pertama adalah relasi korespondensi antara konsep (ide) dan realitas; kedua adalah relasi koherensi antara konsep dan konsep. “penodaan” adalah Konsep yang melambangkan manifestasi yang konseptual pula. Karenanya, tidak ada perbuatan yang secara niscaya bisa dianggap sebagai penodaan. Dengan kata lain, “penodaan” adalah konsep dan entitas mental, tidak menujuk kepada sebuah perbuatan dan peristiwa faktual, namun menunjuk kepada sebuah konsep. Karenanya, “penodaan” selamanya bersifat subjektif, interpretatif dan sarat dengan beragam kemungkinan. Karenanya, penetapan seseorang sebagai pelaku penodaan agama karena perbuatan (apalagi pikirannya) kehilangan pijakan epistemologis.

Kedua
Secara semantik, kata “penodaan” secara khusus mengandung arti interpretatif , bukan kata yang mengandung arti praktis. Mestinya hukum ditujukan atas perbuatan, bukan atas makna interpretasi terhadap perbuatan. “Menginjak kitab suci”, misalnya, adalah kalimat yang bermakna perbuatan (secara langsung), sedangkan “menodai agama” adalah kalimat yang bermakna “penafsiran terhadap perbuatan”. Karenanya, perbuatan “menginjak kitab suci” semata, misalnya, tidak secara langsung bisa dianggap sebagai “menodai agama”, kecuali bila ada konteks, jahat dan bukti-bukti. Karenanya pula, atribusi seseorang sebagai pelaku penodaan agama hanya karena sebuah perbuatan (apalagi keyakinan)nya secara serampangan kehilangan pijak semantik dan tidak selaras dengan kaidah pemaknaan yang diakui.

Ketiga
Penetapan atribut sesat, misalnya adalah sesuatu yang sensitif terutama bila berimplikasi terhadap hak hidup dan kebebasan seseorang. Bila konstitusi menyerahkan hak interpretasi sebuah perbuatan sebagai “penodaan” agama kepada setiap orang yang berposisi sebagai hakim dalam persidangan, maka hal itu sangat mudah siapa saja bisa didakwa sebagai pelaku penodaan agama atas sebuah perbuatan. Karena itu, pasal penodaan agama, bila harus dipertahankan, harus disertai dengan penjelasan konstitusional yang rinci tentang kriteria-kriteria ketat tentang perbuatan-perbuatan yang bisa ditetapkan sebagai penodaan terhadap agama. Bila pasal penodaan agama tidak ditambah dengan syarat-syarat yang ketat, maka pasal tersebut jutsru dapat merugikan hak konstitusional orang yang didakwa dan divonis. Karena itu, hakim dalam sidang kasus penodaan agama, harus memiliki pemahaman tentang apa yang disebut dengan perbedaan dan perbuatan yang dianggap menodai agama. Hakim juga harus menghadirkan saksi-saksi ahli yang tidak hanya mewakili sentiment aliran tertentu, namun juga juga menghadirkan saksi-saksi ahli yang mewakili aliran lain utk menjaga kehati-hatian mengingat betapa sensitif dan rumit serta tiadanya ukuran dan otoritas yang menentukan hakikat perbuatan penodaan agama. Namun karena tidak ditemukan kriteria-kriteria yang definitif tentang perbuatan penodaan agama, maka pasal 156 a / UUD Penodaan agama harus direvisi atau dicabut.

Keempat
Mengamalkan keyakinan dengan cara yang berbeda dengan cara orang lain tidak niscaya merupakan tindakan menodai agama (Islam). Bila setiap penganut aliran yang berbeda dengan aliran yang dianut kebanyakan orang dianggap sebagai pelaku penodaan agama, maka mestinya pelaku melakukannya dengan tendensi kebencian terhadap agama (Islam) secara keseluruhan, bukan tetap menganut dan merasa sangat mengagungkannya. Penodaan hanya bisa disimpulkan dari sikap dan tindakan yang bisa ditafsirkan sebagai ekspresi kebencian, seperti membakar kitab suci ucapan yang dimaksudkan sebagai penghinaan terhadap simbol sakral agama.

Kelima
Penodaan agama adalah tindakan yang menghina dan mengajak orang untuk menghina sebuah agama. Pelaku penodaan pastilah orang yang secara sadar membenci agama tersebut dan tidak mengaku sebagai penganutnya.Karenanya, dakwaan “penodaan agama” mungkin hanya bisa diterapkan bila pelaku tidak mengaku sebagai penganut agama yang diduga dinodai.

Keenam
Kejujuran dan keadilan adalah elemen utama sebuah sikap, terutama penetapan sebuah lembaga peradilan. Kejujuran dan keadilan meniscayakan transparansi, proporsionalitas, objektivitas, komprehensif dan netralitas. Dengan elemen keadilan dan kejujuran, proses peradilanakan berjalan dengan fair tanpa tekanan pihak manapun dan tanpa didasarkan pada pandangan sepihak, apalagi pandangan sektarian perkumpulan apapun yang bukan merupakan bagian dari lembaga, dengan menghadirkan dan mempertimbangkan saksi-saksi dan saksi-saksi ahli serta alat-alat bukti.

Karenanya, bila penetapan dakwaan dan hukuman atas terdakwa pelaku penodaan agama tidak menyertakan aspek keadilan dan kejujuran dengan semua elemennya, maka dakwaan penodaan agama tidak layak ditetapkan.

Ketujuh
Mendakwa seseorang sebagai pelaku “penodaan agama” harus didasarkan pada penilaian objektif dan terbebas dari interpretasi sektarian majelis hakim, antara lain tidak menjadikan salah satu keyakinan terdakwa seperti “taqiyah” sebagai dasar pengabaian kesaksian para ahli dan saksi-saksi yang meringankan, apalagi tanpa alat bukti. Jelaslah, keyakinan yang merupakan sesuatu yang abstrak tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Karenanya, penetapan dakwaan “penodaan agama” tanpa mempertimbangkan kapabilitas para saksi ahli dan tanpa memperhatikan saksi-saksi meringankan serta tanpa didasarkan pada temuan alat bukti, namun hanya didasarkan pada keterangan para saksi yang memberatkan, tidak layak dianggap sebagai dakwaan yang memenuhi aspek keadilan dan kejujuran.

Sumbert : Makalah Saksi Ahli Bidang Kalam dan Pemikiran Islam dalam Sidang Juducial Review Pasal Penodaan Agama di MK atas nama Pemohon Tajul Muluk (Bagian 3)

Oleh : Muhsin Labib

About Pesantren Awliya

Sebuah Pesantren Baru yang konsen terhadap pemberdayaan masyarakat urban yang termarginalisasi oleh industri kapitalisme

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kebun Cinta

Arsip Artikel

Lembah al-Ghadir

SALAM BAHAGIA..!
Desa Pagerwangi Punclut Kecamatan Lembang - Bandung

Rekening Donasi

Bagi Bapak, Ibu dan Sahabat yang berkenan membantu kegiatan dakwah sosial kami & peningkatan konten blog, dapat berkontribusi ke:
Bank Mandiri Cabang DAGO
Norek: 131-00-0595266-0
a/n : Yayasan Awliya Bandung.
Saran-saran via SMS ke kami:
022-70578825

Blog Stats

  • 174,687 hits

Percikan Telaga

"Dunia adalah tempat ibadahnya para Nabi Allah dan tempat turunnya wahyu serta tempat shalatnya para malaikat, juga tempat berdagangnya para wali Allah."
[Imam Ali bin Abi Thalib]

Juru Kunci

Pengelolaan blog/site ini telah menggunakan perangkat lunak OPEN SOURCE (Linux Ubuntu 10.04 LST) .
%d blogger menyukai ini: