you're reading...
Uncategorized

Jangan Paksakan RUU Keamanan

Sikap ngotot pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional amat disesalkan. Rancangan ini telah ditolak oleh para politikus Senayan, tapi kini dikirim kembali oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal rancangan ini jelas berpotensi mengancam kehidupan demokrasi sekaligus supremasi sipil.

Mengembalikan draf RUU itu ke parlemen tanpa disertai perubahan signifikan hanya akan mengundang lagi polemik berkepanjangan. Pemerintah semestinya mengoreksi dulu poin-poin penting yang selama ini dipersoalkan publik. Misalnya tentang keberadaan Dewan Keamanan Nasional di pemerintah pusat dan Forum Keamanan di daerah. Muncul anggapan, lembaga ini merupakan pintu masuk bagi TNI untuk mengurusi keamanan dalam negeri.

Struktur itu kembali mengingatkan orang akan badan koordinasi keamanan nasional pada zaman Orde Baru. Menurut rancangan itu, Dewan Keamanan akan dipimpin oleh presiden, beranggotakan antara lain unsur TNI, intelijen, dan kepolisian. Untuk daerah, pola koordinasinya hampir sama. Kebetulan struktur komando teritorial militer kita mengikuti struktur pemerintahan dan kepolisian.

Masalahnya, bukankah model organisasi keamanan seperti itu sudah ketinggalan zaman? Terlalu banyak dibutuhkan koordinasi karena banyak sekali pejabat yang dilibatkan dalam dewan atau forum itu. Akibatnya, pemerintah justru akan terlambat mengatasi masalah keamanan.

Banyak kalangan juga mengkritik RUU tersebut karena kabur dan luasnya definisi mengenai ancaman nasional dan keamanan nasional. Ancaman nasional, misalnya, diartikan segala kegiatan yang mengancam individu, masyarakat, bangsa, dan pembangunan nasional. Luasnya definisi ini akan menimbulkan multitafsir.

Aturan mengenai keamanan juga berpotensi disalahgunakan penguasa untuk menekan lawan politik atau meredam suara kritis masyarakat. Publik yang memprotes pembangunan sebuah mal, misalnya, bisa saja dituduh mengancam pembangunan nasional. Kebebasan pers bisa pula terancam. Pemberitaan yang kritis terhadap kebijakan pemerintah bisa dianggap mengusik pembangunan.

Ruang lingkup RUU Keamanan pun amat luas. Pasal-pasal yang tersusun di sana mengatur soal kewarganegaraan hingga aktivitas intelijen yang berpotensi represif. Ini bisa menyebabkan tumpang-tindih dengan undang-undang lain yang lebih dulu terbit, misalnya UU Kepolisian dan UU Intelijen.

Pemerintah seharusnya berpegang teguh pada konstitusi. Dalam Pasal 30 UUD 1945 jelas diatur “pembagian” tugas antara TNI dan kepolisian. Di sana disebutkan, tugas TNI berkaitan dengan pertahanan, sedangkan urusan keamanan diserahkan kepada polisi. Draf rancangan ini secara umum membuka masuknya militer dalam urusan keamanan sekaligus masalah sipil.

Kalau kalangan DPR konsisten, semestinya mereka menolak lagi Rancangan Undang-Undang Keamanan. Memang benar, hingga kini kita memang belum memiliki Undang-Undang Keamanan Nasional. Tapi keinginan memiliki aturan mengenai keamanan tidak harus membahayakan, apalagi demokrasi.

RUU Keamanan Nasional Bawa Semangat Orba

Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional dinilai membawa semangat Orde Baru. “Ada hal-hal yang akan mengurangi hak warga negara sipil,” kata Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Menurut Mega ada perlakuan dan substansi undang-undang ini yang sama dengan semangat Orde Baru. Dalam rancangan undang-undang ini, dia melihat ada peluang dilakukan penyadapan dan penangkapan terhadap warga negara. Dia belajar dari pengalaman bahwa ada kadernya seperti Budiman Sudjatmiko yang pernah dipenjara pada era Soeharto.

Megawati mempertanyakan urgensi kehadiran undang-undang ini. Dia menilai ada beberapa kerancuan dalam aturan ini yang akan berdampak terhadap undang-undang lain. “Ini harus disesuaikan,” ujarnya.

RUU Kamnas juga dinilai berpotensi mengancam HAM dan demokrasi. Hal ini disebabkan adanya batasan tindakan tertentu demi alasan menjaga keamanan nasional, walaupun masih dalam perdebatan. Salah satu yang masih menjadi persoalan adalah adanya lembaga bernama Dewan Keamanan Nasional. (IRIB Indonesia/Tempo)

About Pesantren Awliya

Sebuah Pesantren Baru yang konsen terhadap pemberdayaan masyarakat urban yang termarginalisasi oleh industri kapitalisme

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kebun Cinta

Arsip Artikel

Lembah al-Ghadir

SALAM BAHAGIA..!
Desa Pagerwangi Punclut Kecamatan Lembang - Bandung

Rekening Donasi

Bagi Bapak, Ibu dan Sahabat yang berkenan membantu kegiatan dakwah sosial kami & peningkatan konten blog, dapat berkontribusi ke:
Bank Mandiri Cabang DAGO
Norek: 131-00-0595266-0
a/n : Yayasan Awliya Bandung.
Saran-saran via SMS ke kami:
022-70578825

Blog Stats

  • 174,687 hits

Percikan Telaga

"Dunia adalah tempat ibadahnya para Nabi Allah dan tempat turunnya wahyu serta tempat shalatnya para malaikat, juga tempat berdagangnya para wali Allah."
[Imam Ali bin Abi Thalib]

Juru Kunci

Pengelolaan blog/site ini telah menggunakan perangkat lunak OPEN SOURCE (Linux Ubuntu 10.04 LST) .
%d blogger menyukai ini: